Asean.or.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Garis Koordinasi BUMN setelah Kementerian BUMN resmi bertransformasi menjadi badan. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan sinergi antara perusahaan negara.
Transformasi Kementerian BUMN
Perubahan Kementerian BUMN menjadi badan resmi merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Dengan status baru, badan ini diharapkan mampu mengefektifkan pengawasan, koordinasi, dan pembinaan terhadap seluruh perusahaan negara.
Airlangga menekankan bahwa transformasi bukan sekadar pergantian nomenklatur. Langkah ini meliputi restrukturisasi internal, penyederhanaan birokrasi, dan penegasan peran setiap divisi dalam mengelola aset negara. Dengan demikian, tata kelola BUMN menjadi lebih transparan dan profesional.
Garis Koordinasi BUMN
Hal ini bertujuan memastikan semua program dan proyek BUMN selaras dengan kebijakan nasional. Kedua, komunikasi antara direksi BUMN dan manajemen badan akan lebih terstruktur. Setiap keputusan penting harus melalui jalur koordinasi resmi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas.
Airlangga menekankan perlunya data akurat untuk mendukung pengambilan keputusan cepat, khususnya dalam proyek infrastruktur, energi, dan layanan publik.
Transformasi ini juga bertujuan meningkatkan sinergi antar-BUMN. Airlangga menjelaskan bahwa selama ini beberapa perusahaan negara berjalan sendiri-sendiri, sehingga terjadi duplikasi usaha dan pemborosan sumber daya.
Dengan garis koordinasi yang diperjelas, proyek-proyek strategis dapat dikelola secara kolaboratif. Misalnya, dalam sektor energi, BUMN yang bergerak di bidang listrik, migas, dan transportasi dapat bersinergi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa tumpang tindih.
Efisiensi operasional juga menjadi fokus. Dengan digitalisasi, proses pelaporan dan pengawasan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Fokus pada Tata Kelola
Selain efisiensi, tata kelola menjadi prioritas utama. Garis koordinasi menekankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi di setiap level manajemen. Airlangga menyatakan bahwa BUMN harus menjadi teladan bagi sektor swasta dan publik dalam pengelolaan aset serta pelayanan publik.
Dampak bagi Ekonomi Nasional
Proyek infrastruktur akan berjalan lebih cepat karena koordinasi lebih baik, investasi lebih efisien, dan risiko proyek berkurang.
Selain itu, BUMN yang lebih terstruktur dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi.
Tantangan Implementasi
Meski tujuan jelas, Airlangga mengakui ada tantangan dalam implementasi garis koordinasi. Perubahan budaya organisasi, penyesuaian birokrasi, dan resistensi internal menjadi hal yang perlu diatasi.
Untuk itu, pelatihan manajemen, workshop, dan sosialisasi intensif dilakukan agar setiap level manajemen memahami peran dan tanggung jawabnya. Pendekatan kolaboratif dan komunikasi terbuka dianggap penting agar transformasi berjalan lancar.
Dukungan Pemerintah dan Stakeholder
Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh untuk memastikan transformasi berjalan sukses. Airlangga menekankan bahwa transparansi dan komunikasi publik menjadi bagian dari garis koordinasi. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat menilai kinerja BUMN secara objektif.
Kesimpulan
Transformasi Kementerian BUMN menjadi badan bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan mendorong sinergi antar-BUMN.
Dengan koordinasi yang jelas, manajemen BUMN dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pelayanan publik yang lebih baik.
